Pontianak — Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas PGRI Pontianak akan menyelenggarakan kegiatan Kuliah Pakar dengan mengangkat tema “Harapan & Tantangan Demokrasi di Indonesia”. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 23 April 2026 pukul 09.00 WIB hingga selesai dan akan dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom Meeting.

Kegiatan akademik ini menghadirkan narasumber utama, Dr. Iqbal Arpannudin, M.Pd, dosen Universitas Negeri Yogyakarta yang memiliki kepakaran dalam bidang kewarganegaraan dan demokrasi. Kehadiran narasumber diharapkan mampu memberikan perspektif kritis dan komprehensif terkait dinamika demokrasi Indonesia, baik dalam konteks peluang maupun tantangan kontemporer.

Selain itu, kegiatan ini turut melibatkan pimpinan Program Studi PPKn Universitas PGRI Pontianak, yaitu M. Anwar Rubei, M.Pd selaku Ketua Prodi dan Fety Novianti, M.Pd sebagai Sekretaris Prodi, yang berperan dalam penguatan tata kelola akademik serta pengembangan diskursus keilmuan di lingkungan program studi.

Kuliah pakar ini menjadi bagian dari upaya institusional dalam memperkuat literasi demokrasi mahasiswa sekaligus mendorong pengembangan civic knowledge, civic skills, dan civic dispositions. Dalam konteks kekinian, demokrasi Indonesia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari polarisasi politik, disinformasi digital, hingga menurunnya partisipasi publik yang berkualitas. Oleh karena itu, forum ilmiah semacam ini dinilai strategis untuk membangun kesadaran kritis serta memperkaya wawasan mahasiswa dan sivitas akademika.

Pihak penyelenggara membuka kesempatan seluas-luasnya bagi mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum untuk mengikuti kegiatan ini. Informasi lebih lanjut dan pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi https://upgripnk.ac.id/ atau menghubungi narahubung yang tersedia.

Melalui kegiatan ini, Prodi PPKn Universitas PGRI Pontianak berharap dapat berkontribusi nyata dalam penguatan nilai-nilai demokrasi yang berlandaskan Pancasila serta mendorong lahirnya generasi warga negara yang reflektif, kritis, dan bertanggung jawab.